RURI JUMAR SAEF: KETUA TEAM NAWACITA – ASTACITA KEPALA BPMP SUMSEL HARUS DIEVALUASI — JIKA TAK MAMPU JALANKAN AMANAH, MUTASIKAN!
Jakarta,Idnpost.my.id,10 September 2026 — Persoalan daya tampung rombongan belajar (rombel) pada sejumlah SMA Negeri di Palembang yang berdampak pada ratusan siswa mendapat sorotan keras dari Ruri Jumar Saef, Ketua Team Nawacita – Astacita Presiden Republik Indonesia.
Ruri meminta pemerintah pusat tidak menganggap persoalan tersebut sebagai persoalan administrasi biasa. Menurutnya, apabila benar terdapat ketidaksesuaian antara hasil verifikasi daya tampung BPMP Sumatera Selatan dengan kuota penerimaan peserta didik yang kemudian berpotensi berdampak terhadap sekitar 320 siswa, maka persoalan tersebut harus diperiksa secara serius dan terbuka.
“Ini menyangkut masa depan anak-anak bangsa. Jangan sampai kesalahan koordinasi, verifikasi, atau keputusan administratif justru membuat siswa menjadi korban. Kalau benar ada kelalaian dalam pelaksanaan tugas, maka Kepala BPMP Sumsel harus dievaluasi. Jika hasil evaluasi menunjukkan ketidakmampuan menjalankan tanggung jawab jabatan, saya mendorong agar dilakukan mutasi,” tegas Ruri Jumar Saef.
320 SISWA JANGAN DIJADIKAN KORBAN BIROKRASI
Ruri menyoroti informasi mengenai adanya perbedaan daya tampung pada SMAN 11 Palembang dan SMAN 20 Palembang, yang masing-masing disebut memiliki selisih sekitar 4 rombel atau sekitar 160 siswa, sehingga secara keseluruhan mencapai sekitar 320 siswa.
Menurut Ruri, apabila kondisi tersebut benar, pemerintah harus segera memastikan bahwa tidak ada satu pun siswa yang kehilangan haknya akibat persoalan administratif antar lembaga.
“Anak-anak itu bukan angka di atas kertas. Mereka memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, memiliki orang tua yang berharap, dan memiliki masa depan. Jangan biarkan mereka menjadi korban tarik-menarik kewenangan birokrasi,” ujarnya.
BPMP HARUS MENJELASKAN KEPADA PUBLIK
Ruri juga meminta Kepala BPMP Sumatera Selatan memberikan penjelasan secara terbuka mengenai proses verifikasi daya tampung rombel, dasar rekomendasi, komunikasi dengan Dinas Pendidikan Sumatera Selatan, serta langkah penyelesaian terhadap siswa yang terdampak.
Ia menilai keterbukaan diperlukan agar masyarakat tidak mendapatkan informasi yang simpang siur.
“Kalau prosesnya benar, jelaskan kepada masyarakat. Kalau ada kekeliruan, akui dan perbaiki. Jangan masyarakat dibiarkan menunggu tanpa kepastian,” kata Ruri.
EVALUASI JABATAN JANGAN DIANGGAP TABU
Ruri menegaskan bahwa permintaan evaluasi terhadap Kepala BPMP Sumsel bukan berarti seseorang harus dinyatakan bersalah terlebih dahulu.
Menurutnya, evaluasi merupakan instrumen manajemen pemerintahan untuk memastikan pejabat publik menjalankan tugas sesuai kewenangan, standar pelayanan, dan kepentingan masyarakat.
“Saya tidak meminta seseorang dihukum tanpa pemeriksaan. Saya meminta negara melakukan evaluasi secara objektif. Kalau hasil pemeriksaan menyatakan tidak ada masalah, tentu harus dijelaskan. Tetapi kalau terbukti ada kelalaian serius dan pejabat bersangkutan tidak mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya, jangan ragu mengambil tindakan,” tegasnya.
MUTASI BUKAN HUKUMAN, TETAPI BISA MENJADI LANGKAH ORGANISASIONAL
Ruri menyatakan bahwa apabila hasil evaluasi menunjukkan perlunya penyegaran kepemimpinan, maka rotasi atau mutasi dapat menjadi pilihan administratif yang sah sesuai ketentuan kepegawaian dan kewenangan pejabat pembina kepegawaian.
“Kalau memang diperlukan untuk menyelamatkan kredibilitas lembaga dan memastikan pelayanan pendidikan berjalan baik, mutasikan. Jabatan bukan milik pribadi. Jabatan adalah amanah negara,” ujar Ruri.
NEGARA HARUS HADIR MELINDUNGI HAK SISWA Ruri meminta kementerian terkait, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Pendidikan, BPMP, serta lembaga pengawasan pelayanan publik melakukan koordinasi segera untuk memastikan status pendidikan siswa tidak dirugikan.
Ia juga meminta agar seluruh persoalan diverifikasi berdasarkan dokumen dan fakta resmi, bukan berdasarkan saling menyalahkan.
“Yang paling penting sekarang adalah menyelamatkan hak siswa. Setelah itu, periksa siapa yang bertanggung jawab. Kalau ada kesalahan, perbaiki. Kalau ada kelalaian, evaluasi. Kalau diperlukan pergantian kepemimpinan, lakukan sesuai aturan,” kata Ruri.
SIKAP TEGAS TEAM NAWACITA – ASTACITARuri Jumar Saef menegaskan bahwa Team Nawacita – Astacita Presiden Republik Indonesia akan terus menyuarakan kepentingan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya sektor pendidikan.
“Kami tidak sedang mencari musuh. Kami sedang mengingatkan bahwa birokrasi harus bekerja untuk rakyat. Jangan sampai meja birokrasi lebih kuat daripada hak anak bangsa. Kepala BPMP Sumsel harus memberikan penjelasan. Dan pemerintah harus berani mengevaluasi kedudukannya. Bila perlu, mutasikan demi kepentingan pelayanan pendidikan,” pungkas Ruri Jumar Saef. TEAM NAWACITA – ASTACITA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Jakarta, 10 September 2026 (Rilis)